Pedoman Baru Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Per 55/PB/2012 merupakan Pedoman baru dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Dengan ditetapkanya peraturan baru tersebut maka pembuatan Laporan Keuangan (LK) harus sudah disesuaikan dengan pedoman tersebut. Jika masih menggunakan pedoman Per 65/PB/2009,  maka LK yang anda buat akan dikembalikan dan diminta untuk membuat ulang hehehee.........

Per 55/PB/2012 jika dilihat secara garis besar dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Per 65/PB/2009 pedoman ini lebih detail dalam pengungkapan-pengungkapan CaLK maka dengan demikian data-data yang ada haruslah lengkap terutama bagi Tingkat Wilayah untuk meminta data selengkap mungkin kepada Satker-satker yang bersangkutan, agar nantinya tidak menjadi temuan BPK atau bisa menjadi hambatan di Tingkat E1  ;)
Semoga Bermanfaat
Silakan dowload.....  Per 55/PB/2012

PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per 62/PB/2009

Pos-Pos yang diakrualkan adalah :
- Belanja yang masih harus dibayar
- Belanja yang dibayar dimuka
- Pendapatan yang masih harus diterima
- Pendapatan yang diterima dimuka

1. Belanja Yang Masih Harus Dibayar
   Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa
   yang  telah diterima /dinikmati dan/ atau perjanjian/ komitmen yang dilakukan oleh Kementerian
   Negara/Lembaga /Pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan
   pembayaran/pelunasan /realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut.
   Belanja yang masih harus dibayar antara lain terdiri dari:
   - Belanja barang atas Telepon, listrik, air, dan sebagainya (transaksi ini terdapat   pada semua KL).
   - Belanja Modal atas serah terima aset tetapi belum dibayar (Transaksi ini terdapat pada
      semua KL).
   - Bunga atas pinjaman yang belum di bayar (Transaksi ini terdapat pada DJPU selaku kuasa BUN).

Sistem Akuntansi Instansi

Mekanisme Pelaporan SAI

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan, tingkat satuan kerja

5 Jenis KPA dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI):
1. KPA-Kantor Pusat
2. KPA-Kantor Daerah (KD)
3. KPA- Dekonsentrasi (DK)
4. KPA-Tugas Pembantuan (TP)
5. KPA-Urusan Bersama (UB)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Definisi - definisi :
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada K/L dan/atau hak K/L yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Piutang Jangka Pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan Penyajian CALK untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

Ruang Lingkup :
1. Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan
2. Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas
    yang bukan merupakan entitas pelaporan